LOGO HEADER0

  • 4328 AssalamuAlaikumWr Wb
    Salam Sejahtera
    Om SuwastiAstu
    Dan Salam Kebajikan Untuk Kita Semua.

    Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga

    Read More
  • Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM Read More
  • e-Court Corner

    e-Court Corner

    Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Read More
  • ERATERANG / Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
    oca
ecourtpnblk eraterangpnblk sipppnblk jadwalsidangpnWTP tilangpnWTP
         
    PROSEDUR
biaya perkara perdata permohonan informasi

 

prosedur pengaduan
 

 

prosedur gugatan sederhana 

 

prosedur mediasi
 

 

prosedur bantuan hukum
 

Tue21Apr2020

Prosedur Layanan Hukum Masyarakat Tidak Mampu

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya:

ecourt

siwas

dirput

PENGADILAN NEGERI WATAMPONE

alamat Jl. MT. Haryono Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Sulawesi Selatan

telepon Telepon/ Fax (0481) 21014 / 21243

email E-mail : pengadilannegeriwatampone@gmail.com / pn.watampone@ymail.com

Help Desk