LOGO HEADER0

  • 4328 AssalamuAlaikumWr Wb
    Salam Sejahtera
    Om SuwastiAstu
    Dan Salam Kebajikan Untuk Kita Semua.

    Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa atas limpahan berkat dan rahmatnya sehingga

    Read More
  • Bebas biaya perkara bagi yang tidak mampu. Anda yang kurang mampu berhak mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma. Gunakan hak anda untuk memanfaatkan POSBAKUM Read More
  • e-Court Corner

    e-Court Corner

    Layanan bagi Pengguna Terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, Mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, Pembayaran secara online dan Pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Read More
  • ERATERANG / Surat Keterangan Elektronik adalah produk terbaru dari DIRJEN Badan Peradilan Umum, dan berlaku di semua Pengadilan Negeri Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
    oca
ecourtpnblk eraterangpnblk sipppnblk jadwalsidangpnWTP tilangpnWTP
         
    PROSEDURBARU
biaya perkara perdata permohonan informasi

 

prosedur pengaduan
 

 

prosedur gugatan sederhana 

 

prosedur mediasi
 

 

prosedur bantuan hukum
 

Wed1Apr2020

Penanganan Gratifikasi

3

Melaksanakan arahan Yang Mulia Mahkamah Agung RI, berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : B.143/01-13/01/2013 tanggal 21 Januari 2013 perihal Himbauan Terkait Gratifikasi, dan berdasarkan Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan di Bawahnya.

Apa itu Gratifikasi ???

Gratifikasi Adalah : Pemberian atau barang, uang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan lainnya.

Siapa saja yang dapat dilaporkan ???

Aparatur Mahkamah Agung  dan peradilan dibawahnya adalah Pimpinan Mahkamah Agung, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, staf yang bekerja di lingkungan Mahkamah Agung da Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang dilaporan kepada UPG (Unit Penangan Gratifiksai).

Apa itu UPG ???

Unit Pelaksana Program Penanganan Gratifikasi berfungsi untuk meneliti apakah pemberian dimaksud termasuk dalam klasifikasi Gratifikasi atau tidak yang nanti akan dilaporkan ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI untuk di tindaklanjuti.

Cara untuk melapor ???

Pelaporan melalui surat elektronik melalui alamat email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download Peraturan Sekma No. 03 Tahun 2014

Gratifikasi secara umum diartikan sebagai pemberian sesuatu dari pihak lain yang dilakukan kepada penyelenggara Negara di mana pemberian tersebut berhubungan dengan tugasnya.  Pengertian Gratifikasi terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,  dinyatakan bahwa:

“Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas,  yakni meliputi pemberian uang,  barang,  rabat (discount),  komisi,  pinjaman tanpa bunga,  tiket perjalanan,  fasilitas penginapan,  perjalanan wisata,  pengobatan cuma-cuma,  dan fasilitas lainnya.

Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.”

Pengertian gratifikasi tersebut juga terdapat dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya,  selanjutnya dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya dinyatakan bahwa:

“Gratifikasi dalam kedinasan adalah hadiah/fasilitas resmi dari penyelenggara kegiatan yang diberikan kepada wakil-wakil resmi suatu instansi dalam suatu kegiatan tertentu sebagai penghargaan atas keikutsertaan atau kontribusinya dalam kegiatan tersebut.”

Berdasarkan pengertian di atas,  terlihat pengertian gratifikasi tersebut merupakan pemberian dalam arti luas.  Gratifikasi dapat disalahgunakan karena dengan adanya pemberian tersebut,  terdapat harapan dapat mempengaruhi penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugasnya.  Oleh karena dapat mempengaruhi Penyelenggara Negara dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan tugasnya maka dapat terjadi keputusan yang diambil oleh Penyelenggara Negara tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diterapkan.

Seiring dengan perkembangan waktu,  gratifikasi telah merambah ke hampir semua instansi pemerintah,  sehingga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat karena dapat mempengaruhi instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas,  di antaranya dalam hal pelayanan publik,  oleh karena itulah pemerintah saat ini sangat gencar mendorong instansi-instansi untuk menolak dan bahkan melawan gratifikasi.

Program anti gratifikasi juga dicanangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Reformasi Birokrasi yang harus diikuti pula oleh Badan-badan Peradilan di bawahnya.  Hal ini sebagaimana terdapat dalam Dalam Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI Tahun 2015-2019,  dalam bidang Penguatan Pengawasan,  salah satu hal yang telah dicapai,  di antaranya yaitu adanya kebijakan dalam penanganan gratifikasi dan public campaign anti gratifikasi yang dilakukan secara berkala.  Dalam Road Map tersebut,  dinyatakan bahwa kebijakan dalam penanganan gratifikasi,  di antaranya termuat dalam:

1)         SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 138A/KMA/SK/VIII/2014 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

2)         Peraturan Sekma Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.

3)         Peraturan Sekma Nomor: 01B Tahun 2014 tentang Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Dalam Materi Pembinaan di Jakarta 27 Februari 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung RI,  Prof. Dr. M. Hatta Ali,  S.H.,  M.H.,  dinyatakan bahwa target akhir tahun 2018:

75-100% pengadilan (di luar pengadilan yang baru dibentuk) dari 4 lingkungan peradilan terakreditasi.

Syarat:

•           Menerapkan tata kelola/manajemen yang baik mulai dari perencanaan,  pengorganisasian,  penggerakkan hingga pemantauan;

•           Tetap menjaga kemandirian,  harkat dan martabat peradilan dengan menghindari gratifikasi dan konflik kepentingan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas,  Pengadilan Negeri Bulukumba telah menerapkan kebijakan anti gratifikasi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A  tentang Pedoman Penanganan Gratifikasi di Lingkungan Pengadilan Negeri Watampone Kelas I A.  Sebagai bentuk pencegahan atas dilakukannya penerimaan gratifikasi,  Pengadilan Negeri Watampone telah menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.

Adanya kebijakan anti gratifikasi di Pengadilan Negeri Watampone dapat dilaksanakan selain atas peran serta seluruh Aparat di Lingkungan Pengadilan Negeri Watampone,  juga atas peran serta masyarakat yang diharapkan ikut mendukung dengan cara tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada Aparat di lingkungan Pengadilan Negeri Watampone pada saat memperoleh pelayanan di lingkungan Pengadilan Negeri Watampone sehingga dapat tercipta wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

 

siwas

dirput

PENGADILAN NEGERI WATAMPONE

alamat Jl. MT. Haryono Kelurahan Macanang Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Sulawesi Selatan

telepon Telepon/ Fax (0481) 21014 / 21243

email E-mail : pengadilannegeriwatampone@gmail.com / pn.watampone@ymail.com

Help Desk