JENIS LAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

 PENGADILAN NEGERI WATAMPONE

 

1. KEPANITERAAN MUDA PIDANA

a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan, dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;

b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan;

c. Menerima permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali,dan grasi;

d. Menerima permohonan pencabutan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani oleh ketua pengadilan;

f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh ketua pengadilan;

g. Menerima permohonan izin.persetujuan pemusnahan barang bukti dan/atau pelelangan barang bukti;

h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani ketua pengadilan;

i.  Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani ketua pengadilan;

j.  Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk;

k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi terdakwa yang telah ditandatangani oleh ketua pengadilan;

l.  Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

 

2.  KEPANITERAAN MUDA PERDATA

a. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa;

b. Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana;

c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;

d. Menerima pendaftaran verzet atas putusan verstek;

e. Menerima pendaftaran perkara permohonan;

f.  Menerima pendaftaran permohonan keberatan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

g. Menerima memori/kontra memori keberatan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;

i.  Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;

j.  Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan;

k. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi;

l.  Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi;

m. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;

n.  Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi;

o.  Menerima permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK;

p. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

3. KEPANITERAAN MUDA HUKUM

a. Permohonan pendaftaran pendirian CV;

b. Permohonan waarmaking surat-surat;

c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;

d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani ketua pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;

e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;

f.  Permohonan pendaftaran surat kuasa;

g. Permohonan legalisasi surat;

h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144;

i.  Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;

j.  Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;

k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;

l.  Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

 

4. KESEKRETARIATAN/SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan pengadilan negeri;

5. MEJA INZAGE

a. Memeriksa berkas banding perdata untuk dikirim ke pengadilan tinggi;

b. Memeriksa berkas banding pidana untuk dikirim ke pengadilan tinggi.

 

6. POJOK E-COURT

a. Memberi penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan hal-hal lainnya mengenai layanan e-court;

b. Membantu mendaftarkan akun pada e-court;

c. Memandu cara pendaftaran perkara melalui e-court kepada para pengguna terdaftar atau pengguna lain.

Dasar Hukum: Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Jo. Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.