LOGO HEADER0

    oca
ecourtpnblk eraterangpnblk sipppnblk jadwalsidangpnWTP tilangpnWTP
         
    PROSEDURBARU
biaya perkara perdata permohonan informasi

 

prosedur pengaduan
 

 

prosedur gugatan sederhana 

 

prosedur mediasi
 

 

prosedur bantuan hukum
 

Tue29Jun2021

Jenis Layanan

JENIS LAYANAN PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

 PENGADILAN NEGERI WATAMPONE

 

1. KEPANITERAAN MUDA PIDANA

a. Menerima pelimpahan berkas perkara pidana biasa, singkat, ringan, dan cepat/lalu lintas dari Penuntut Umum/Penyidik;

b. Menerima pendaftaran permohonan praperadilan;

c. Menerima permohonan banding, kasasi, peninjauan kembali,dan grasi;

d. Menerima permohonan pencabutan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

e. Menerima permohonan izin/persetujuan penggeledahan dan menyerahkan izin/persetujuan penggeledahan yang sudah ditandatangani oleh ketua pengadilan;

f. Menerima permohonan izin/persetujuan penyitaan dan menyerahkan izin/persetujuan penyitaan yang sudah ditandatangani oleh ketua pengadilan;

g. Menerima permohonan izin.persetujuan pemusnahan barang bukti dan/atau pelelangan barang bukti;

h. Menerima permohonan perpanjangan penahanan dan menyerahkan penetapan perpanjangan penahanan yang sudah ditandatangani ketua pengadilan;

i.  Menerima permohonan pembantaran dan menyerahkan persetujuan pembantaran yang sudah ditandatangani ketua pengadilan;

j.  Menerima permohonan izin besuk dan menyerahkan pemberian izin besuk;

k. Menerima permohonan dan menyerahkan izin berobat bagi terdakwa yang telah ditandatangani oleh ketua pengadilan;

l.  Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara pidana.

 

2.  KEPANITERAAN MUDA PERDATA

a. Menerima pendaftaran perkara gugatan biasa;

b. Menerima pendaftaran perkara gugatan sederhana;

c. Menerima pendaftaran perkara perlawanan/bantahan;

d. Menerima pendaftaran verzet atas putusan verstek;

e. Menerima pendaftaran perkara permohonan;

f.  Menerima pendaftaran permohonan keberatan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

g. Menerima memori/kontra memori keberatan banding, kasasi, dan peninjauan kembali;

h. Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam permohonan peninjauan kembali;

i.  Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara;

j.  Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan;

k. Menerima pendaftaran permohonan eksekusi;

l.  Menerima pendaftaran permohonan konsinyasi;

m. Menerima permohonan pengambilan uang hasil eksekusi dan uang konsinyasi;

n.  Menerima permohonan pencabutan gugatan, permohonan, banding, kasasi, peninjauan kembali, dan eksekusi;

o.  Menerima permohonan pendaftaran keberatan putusan arbitrase, KPPU, dan BPSK;

p. Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi penyelesaian perkara perdata.

3. KEPANITERAAN MUDA HUKUM

a. Permohonan pendaftaran pendirian CV;

b. Permohonan waarmaking surat-surat;

c. Surat permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dan perdata;

d. Permohonan surat izin yang sudah ditandatangani ketua pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan riset;

e. Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap;

f.  Permohonan pendaftaran surat kuasa;

g. Permohonan legalisasi surat;

h. Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144;

i.  Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon;

j.  Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang berkepentingan;

k. Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI;

l.  Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum.

 

4. KESEKRETARIATAN/SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang dikeluarkan kesekretariatan pengadilan negeri;

5. MEJA INZAGE

a. Memeriksa berkas banding perdata untuk dikirim ke pengadilan tinggi;

b. Memeriksa berkas banding pidana untuk dikirim ke pengadilan tinggi.

 

6. POJOK E-COURT

a. Memberi penjelasan mengenai persyaratan, prosedur, biaya, dan hal-hal lainnya mengenai layanan e-court;

b. Membantu mendaftarkan akun pada e-court;

c. Memandu cara pendaftaran perkara melalui e-court kepada para pengguna terdaftar atau pengguna lain.

Dasar Hukum: Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 Jo. Keputusan Dirjen Badilum Nomor: 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

dirput

ecourt

siwas

Help Desk